Dispendukcapil Perluas Pelayanan, Dari Kerjasama Dengan Pertuni Hingga ke Lapas

Kupang, inihari.co- Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus memberikan pelayanan pengurusan administrasi dasar kependudukan bagi seluruh warga Kota Kupang tanpa terkecuali.

Hal itu menunjukan betapa pedulinya pemerintah Kota Kupang terhadap seluruh warga Kota Kupang agar bisa mendapat pelayanan publik dan program pemerintah, baik di masa hidup maupun meninggal dunia. Sebab hanya dengan data kependudukan yang baik dan lengkap, hak seorang warga negara bisa didapat atau diberikan.

Saat ini, berbagai pola pelayanan Jemput Bola (Jebol) yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang melalui Dispendukcapil. Diantaranya Gersang atau Gerakan Sayang Anak, yakni layanan pembuatan KIA dan akta Lahir bagi bayi baru lahir di rumah sakit, Lyontin atau Layanan Online akta Kematian tanpa datang ke kantor Dispendukcapil, Gebyar berupa gebrakan pelayanan di hari libur yang dibuka pada hari Sabtu di kantor Dispendukcapil, Goes To School atau layanan pembuatan E-KTP di sekolah bagi pelajar yang memenuhi syarat usia, dan sejumlah layanan lain yang dilakukan langsung ke Kelurahan maupun Tempat Ibadah.

Untuk memberikan pelayanan pembuatan dokumen administrasi dasar kependudukan bagi seluruh warga Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang melalui Dispendukcapil juga telah melakukan kerjasama dengan Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia, dan dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Seluruh kerjasama tersebut sudah ditandatangani langsung oleh Kepala Dispendukcapil Kota Kupang – Angela Tamo Inya, S.IP, MM.

Perjanjian kerjasama dengan Pertuni, difokuskan pada pelaksanaan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Identitas Anak (KIA), dan perubahan data bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang jika dibutuhkan. Tujuannya agar penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan pelayanan umum dan program pemerintah sebagai warga negara yang sah.

Kerjasama ini disambut baik oleh seluruh kaum disabilitas. Dalam kerjasama ini, Pertuni bertugas mewakili anggotanya dalam mengumpulkan berkas persyaratan pembuatan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, berkas tersebut diserahkan ke Dispendukcapil untuk diurus sesuai keperluan, tanpa penyandang disabilitas yang bersangkutan harus datang ke kantor Dispendukcapil.

Walaupun kerjasama dengan Pertuni cabang Kota Kupang sudah dibangun, Dispendukcapil Kota Kupang juga tetap menyediakan loket pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan yang ramah bagi disabilitas. Loket ini memberikan pelayanan prioritas tanpa mengharuskan penyandang disabilitas mengambil nomor antrian seperti masyarakat umum lainnya.

Dengan adanya kerjasama dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui Dispendukcapil, seluruh penyandang disabilitas kini bisa memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, termasuk untuk mengurus bantuan sosial, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar lainnya.

Sementara dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), perjanjian kerjasama telah dibuat dengan pihak Lapas Klas IIA Kupang. Tujuannya agar warga binaan Lapas juga mendapat layanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga dan E-KTP.

Kerjasama ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Kupang agar warga binaan Lapas Klas IIA Kupang juga bisa didata secara baik. Hal ini juga bermanfaat ketiak warga binaan ingin melakukan pengurusan program pemerintah seperti pengurusan BPJS.

Angela Tamo Inya yang ditemui pada Selasa, (05/12/2023) mengatakan, walaupun warga binaan Lapas adalah para tahanan dan juga narapidana, namun mereka tetap merupakan warga negara Indonesia sehingga pemerintah Kota Kupang tetap peduli dengan hak dasar atau hak sipil mereka yang harus dipenuhi.

Sedikitnya 200-an warga binaan Lapas Klas IIA Kupang yang belum masuk database kependudukan telah mendapat pelayanan perekaman E-KTP, hingga pencetakan baik E-KTP dan Kartu Keluarga. Ini merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk demi terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. (Yantho Sulabessy Gromang)

Sumber : www.inihari.co